SIMAK UI Diumumkan, 3.386 Mahasiswa Diterima Tahun Ini

SIMAK UI Diumumkan, 3.386 Mahasiswa Diterima Tahun IniMahasiswa UI demo di Salemba. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman
Merdeka.com - Universitas Indonesia (UI) menerima 3.386 orang sebagai mahasiswa baru tahun 2019. Terdiri dari 349 peserta dari Vokasi (D3), 2.110 S1 Reguler, dan 927 peserta S1 Paralel. Mereka lolos dari 45.828 peserta ujian SIMAK UI 2019 yang telah dilaksanakan pada 21 Juli 2019.
Kepala Kantor Humas dan KIP UI, Rifelly Dewi Astuti mengatakan, pengumuman sudah dapat diakses melalui laman resmi UI di www.penerimaan.ui.ac.id.
"SIMAK UI merupakan pintu masuk terakhir tahun ini bagi siswa/i SMA/Sederajat yang ingin melanjutkan pendidikannya di UI pada jenjang vokasi dan sarjana," katanya, Rabu (31/7).
Setelah dinyatakan lulus, para calon mahasiswa baru UI wajib melakukan Registrasi Akademik yang dilaksanakan pada tanggal 6 -7 Agustus 2019 di Balairung UI, Depok. Sejumlah tahapan harus dilakukan mereka yang sudah dinyatakan lulus.
"Antara lain melakukan pengisian data dan pemilihan jadwal pemeriksaan Kesehatan secara online pada laman Pra-Registrasi - Informasi. Selanjutnya Pembayaran Biaya Pendidikan. Dan tahap 3 Registrasi Akademik," tukasnya.
Rifelly menyebutkan, SIMAK UI adalah program seleksi mahasiswa UI yang diselenggarakan oleh UI untuk semua program pendidikan dari jenjang Vokasi (Diploma 3), Sarjana (S1) Kelas Reguler, Paralel, Sarjana Kelas Internasional, Sarjana Kelas Ekstensi/Paralel bagi lulusan D3, Profesi, Magister (S2), Spesialis, dan Doktoral (S3).
"Melalui SIMAK UI, para calon mahasiswa program Vokasi dan Sarjana diperkenankan memilih lebih dari satu hingga maksimal enam program studi dengan sekali pendaftaran dan ujian," tutupnya. [bal]
Share:
Read More

3.189 Peserta Lolos Masuk UNS Melalui Jalur Mandiri

3.189 Peserta Lolos Masuk UNS Melalui Jalur MandiriRektor UNS, Prof Jamal Wiwoho. ©2019 Merdeka.com/Arie Sunaryo
Merdeka.com - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menerima 3.189 mahasiswa melalui jalur Seleksi Mandiri (SM-UNS). Pengumuman hasil seleksi dilakukan hari ini, Rabu (31/7). Dari jumlah tersebut 2.508 orang diantaranya masuk program sarjana dan 681 orang untuk program vokasi.
Rektor UNS, Prof Jamal Wiwoho mengatakan, SM-UNS tahun 2019 merupakan jalur masuk yang terakhir untuk UNS pada Program Sarjana dan Program Vokasi.
"UNS diikuti oleh 16.683 peserta untuk mengisi daya tampung pada 67 Program Sarjana S1 dan 31 Program Vokasi," ujar Jamal.
Menurut dia, pemeringkatan SM-UNS berdasarkan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) LTMPT, Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) dan Prestasi Non-akademik. Diantaranya kejuaraan olimpiade sains, kejuaraan pada bidang seni dan olahraga serta Hafidz Alquran.
"UTBC SM-UNS dilaksanakan secara serentak di 8 kota, yaitu Solo, Makassar, Surabaya, Bandung, Jakarta, Serang, Lampung dan Medan. UTBC di luar kota dilaksanakan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri setempat," jelasnya.
Lebih lanjut Jamal menyampaikan, peminat SM-UNS terbanyak untuk Program Studi Sarjana adalah sebagai berikut. Prodi Kedokteran diminati oleh 2582 orang dan hanya diterima 49 orang. Prodi Ilmu Hukum jumlah pendaftar 1273 orang dan diterima 149 orang. Prodi Farmasi diterima 1.099 orang dan diterima 31 orang. Prodi Teknik Sipil jumlah pendaftar 1097 dan diterima 57 orang dan Prodi Psikologi jumlah pendaftar 1.096 orang dan diterima 52 orang. Sedangkan peminat SM-UNS terbanyak untuk Program Vokasi diantaranya Prodi D-4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja jumlah pendaftar 375 dan diterima 40.
"Untuk Prodi D-3 Teknik Informatika jumlah pendaftar 276 orang dan yang diterima 35 orang. D-4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil jumlah pendaftar 176 orang dan diterima 35, lalu D-3 Manajemen Bisnis jumlah pendaftar 175 dan yang diterima 25 orang dan D-3 Perpajakan jumlah 166 orang dan diterima 22 orang," urainya.
Rektor menambahkan, tahun akademik 2019/ 2020 UNS menerima mahasiswa sarjana sebanyak 6.625 orang. Mereka diterima dengan melalui tiga jalur, yakni SNMPTN, SBMPTN dan SM- UNS. [eko]
Share:
Read More

Puti Guntur Ingatkan Pentingnya Kurikulum Toleransi dan Mencintai Tanah Air

Puti Guntur Ingatkan Pentingnya Kurikulum Toleransi dan Mencintai Tanah AirPuti Guntur Soekarno di TPST Bantargebang. ©2019 Merdeka.com
Merdeka.com - Politisi PDIP Puti Guntur Soekarno mengingatkan pentingnya peran orangtua dalam pendidikan karakter anak. Jadi dia mengharapkan peran aktif orangtua untuk melengkapi pendidikan formil yang didapatkan anak-anak di sekolah.
Puti menyampaikan pesan tersebut saat mengunjungi anak-anak di TPST Bantargebang, Bekasi, bersama Yayasan Anak Masa Depan Indonesia (AMDI). Sebagai Penasehat Yayasan AMDI, dia meminta pemerintah memperhatikan prasarana dan sarana pendidikan anak.
"Selain sarana dan prasarana, kurikulum mereka dalam masalah toleransi, mencintai tanah air, kemudian juga dalam pendidikan akhlak menjadi sangat penting" katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/8).
Untuk membangun karakter dan akhlak, Puti mengimbau, orangtua untuk aktif memberikan contoh. Harapannya, anak-anak tidak hanya cerdas dalam akademis, tapi juga berperilaku santu dan memiliki akhlak mulia.
"Jadi orangtua tidak melepas anak-anak di pendidikan formal saja, karena pendidikan karakter dimulai dari keluarga," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan AMDI, Clara Tampubolon mengungkapkan, kunjungan ke TPST Bantargebang ini sebagai bentuk perhatian pada mereka yang masih belum beruntung. Selain itu, dia mengatakan, kedatangan pihaknya untuk memperingati Hari Anak Indonesia.
"Di Hari Anak Indonesia ini kami mengharapkan adanya pemerataan pendidikan. Belum yang berada di luar Pulau Jawa, di Bantargebang masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan," tutupnya. [fik]
Share:
Read More

Mendikbud Siapkan Aturan Pensiunan Diperbantukan Jadi Honorer

Mendikbud Siapkan Aturan Pensiunan Diperbantukan Jadi HonorerMendikbud Muhadjir Effendy sambangi KPK. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tengah mempersiapkan sebuah peraturan tentang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan diperbantukan sebagai tenaga honorer. Mereka akan diminta sebagai tenaga honorer sementara sampai ASN baru tersediakan.
"Aturannya sedang kita siapkan. Jadi bukan diperpanjang masa pensiunnya ya, masa pengabdiannya diminta diperpanjang sampai ada ASN pengganti," tegas Muhadjir di Konvensi Nasional I Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) di Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (7/8).
Lewat langkah tersebut, kata Muhadjir, kepala sekolah yang akan ditinggalkan tidak akan mengangkat honorer lagi. Sehingga jumlah tenaga honorer yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian tidak akan bertambah lagi.
"Sehingga diusahakan tidak akan ada lagi pengangkatan guru-guru honorer oleh kepala sekolah. Karena guru honorer yang ada sekarang mau kita selesaikan, kita tuntaskan. Kalau sekolah ngangkat terus guru honorer, kapan selesainya," jelasnya.
Pengangkatan guru honorer sendiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) sudah dilarang. Tetapi, kalau tidak mengangkat guru honorer, siswa tidak punya guru yang mengajar karena ditinggalkan karena pensiun.
"Karena itu, sebaiknya yang pensiun menunda dulu dari tidak aktifnya, nanti pengabdiannya diberi insentif dari bos," terangnya.
Keputusan tersebut secepatnya akan diterapkan dan beberapa kali secara informal telah disosialisasikan pada Kepala Dinas se-Indonesia. Aturan dan rambu-rambunya pun akan dibuat dengan prinsip tidak memaksa.
"Masak tidak mau kok dipaksa, cuma kita ketuk hati yang paling dalam. Kan mereka ini guru profesional kan siap diminta setiap saat kan bertugas," terangnya.
Muhadjir juga menegaskan, agar tidak lagi ada pengangkatan guru honorer. Persoalan guru honorer ditargetkan akan selesai tahun 2024. Jumlahnya guru honorer sekarang pun membengkak menjadi sekitar 840 ribu dari sebelumnya dilaporkan sebanyak 736 ribu.
"Karena sekolah sudah pada ngangkati honorer lagi. Kalau begitu kan nggak selesai. Mohon kesadarannya untuk tidak mengangkat lagi guru honorer. Karena kalau ngangkat lagi tidak akan selesai nanti. Kan berjanji akan kita tuntaskan," jelasnya. [rnd]
Share:
Read More

Penjelasan Istana Soal Rencana Jokowi Impor Rektor

Penjelasan Istana Soal Rencana Jokowi Impor RektorJokowi di Kantor PLN. ©Liputan6.com/Angga Yuniar
Merdeka.com - Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Yanuar Nugroho memberikan penjelasan terkait rencana Presiden Joko Widodo mendatangkan rektor asing. Menurut dia, istilah 'mendatangkan rektor asing' tidak terlalu pas untuk menggambarkan rencana Presiden tersebut.
Menurut dia yang dimaksudkan Jokowi adalah mendorong PTN di Indonesia agar dipimpin oleh rektor dengan kualitas dan kualifikasi internasional. Artinya warga negara Indonesia pun dapat menjadi rektor, jika mempunyai kualifikasi internasional.
"Sebenarnya ini persoalannya bukan antara orang asing atau orang kita. Tapi rektor dengan kualitas dan kualifikasi internasional. Bapak Presiden menginginkan perguruan tinggi kita ini dipimpin oleh rektor dengan kualifikasi internasional," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (8/8).
"Karena itu, hati-hati agar tidak terjebak pada wacana rektornya bule atau asing atau tidak asing. Bukan. Rektornya adalah rektor dengan kualitas internasional. Juga para pengajarnya," lanjut dia.
Dia menegaskan tidak sedikit orang Indonesia baik yang ada di dalam negeri maupun yang saat ini berkiprah di luar negeri, yang memiliki kualifikasi internasional. "Orang Indonesia yang jadi akademisi di luar negeri, dan pintar, dan mimpin itu banyak banget. Jadi bukan warga asing atau bukan, tapi kualifikasi internasional," imbuhnya.
Karena itu, lanjut dia, hal akan dipertajam dalam proses seleksi rektor PTN adalah kemampuan calon dalam memenuhi standar kualifikasi internasional. Jadi tidak berfokus pada kewarganegaraan.
"Nanti area yang harus kita pertajam di situ. Kualifikasi seperti apa. Jadi tidak mengatakan nomor satu warga negaranya, bukan itu tapi kualifikasi internasional. Warga negara asing boleh apply, warga negara Indonesia boleh apply," urai dia
Meskipun demikian, dia mengatakan proses sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada dunia kampus harus terus dilakukan. Dengan demikian, tidak muncul kesalahpahaman dalam mengartikan rencana Presiden.
"Kritikan itu muncul karena pemahamannya adalah rektornya harus asing. Dan kalau asing mendapatkan perlakuan istimewa bukan seperti orang Indonesia."
Dia pun mengatakan saat ini beberapa kampus Indonesia sudah sanggup bersaing di level internasional. Karena itu, diharapkan dengan adanya Rektor maupun tenaga pengajar berkualifikasi internasional, kualitas PTN Indonesia dapat naik.
"Sudah saatnya Indonesia ini negara besar, punya kampus-kampus bagus, memang sudah harus masuk ke tahap internasional. Siapapun yang memimpin," ujar dia.
"Itu yang harus diatur, misalnya rektornya punya track record akademik yang bagus, dia publish, dia menjadi reviewer, kayak gitu. Itu kan syarat. Di kampus-kampus yang modern, kewarganegaraan itu bukan nomor satu. Yang nomor satu kualifikasinya itu lho. Nah Indonesia mau ke sana atau enggak," tandasnya. [fik]
Share:
Read More

Muhammadiyah Siap Jadi Rumah Profesor Tua

Muhammadiyah Siap Jadi Rumah Profesor TuaKetua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. ©2019 Merdeka.com/Arie Sunaryo
Merdeka.com - Muhammadiyah siap menampung profesor-profesor tua yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sumber daya insani di lingkungan masyarakat.
Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir disela menghadiri pengukuhan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sofyan Anif sebagai guru besar, di kampus setempat, Kamis (8/8).
Ucapan Haedar sekaligus menanggapi ucapan Menristekdikti M Nasir di Universitas Negeri Semarang (Unnes) 24 Juli lalu. Saat itu Nasir menyebut jika profesor-profesor tua yang ada sekarang ini kecil manfaatnya bagi negara.
"Muhammadiyah akan menjadi rumah bagi siapapun. InsyaAllah Muhammadiyah bisa menampung, untuk mengembangkan sumber daya insani di lingkungan masyarakat," ujar Haedar.
Haedar menyampaikan, profesor-profesor Muhammadiyah yang sudah berusia lanjut, selama ini bisa ikut berdakwah di tengah masyarakat. Dia mengaku tak mengetahui apa maksud dari pernyataan Menristekdikti tersebut. Kendati demikian ia minta semua pihak untuk bisa saling menghargai.
"Profesor yang sudah tua pun emeritus, jadi masih bermanfaat untuk kepentingan dakwah di Muhammadiyah," terangnya.
Haedar menginginkan semua generasi dan kalangan untuk bersama-sama berperan bagi bangsa. Baik yang tua maupun muda, yang berilmu maupun yang kurang berilmu, yang awam maupun elite, menurutnya memiliki peran yang sama pentingnya untuk membangun Indonesia.
"Negara kita ini memiliki prinsip gotong royong, sehingga tidak mendikotomikan masyarakat. Semua pihak harus sama-sama berkontribusi positif bagi pembangunan negara," tandasnya.
"Naif kita ngomong Pancasila, naif kita ngomong Indonesia itu majemuk, kalau para elite tidak menyadari bahwa Indonesia ini dibangun atas prinsip kebersamaan," tandasnya lagi.
Sementara dalam acara tersebut Sofyan Anif dikukuhkan sebagai guru besar UMS ke-25 dan ketiga sebagai guru besar bidang manajemen pendidikan. Pengukuhan dilakukan Dirjen Sumberdaya Ipteks dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) Prof Dr Ali Gufron M.Sc.
Selain Haedar Nashir, pengukuhan juga dihadiri Prof Malik Fadjar, M.Sc (Anggota Wantimpres RI), para mantan Rektor UMS, alumni UMS yang sudah menjadi guru besar, Ketua Forum Rektor Indonesia serta Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Jamal Wiwoho. [fik]
Share:
Read More

Jokowi: Kita Turunkan Angka Stunting Agar Anak-Anak Tumbuh Jadi Generasi Premium

Jokowi: Kita Turunkan Angka Stunting Agar Anak-Anak Tumbuh Jadi Generasi PremiumJokowi Pidato di Sidang Tahunan MPR. ©Liputan6.com/Johan Tallo
Merdeka.com - Dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, salah satu fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Maju adalah mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jika hal itu dibenahi dengan serius, dia yakin Indonesia mampu melakukan lompatan-lompatan secara signifikan.
Menurutnya, untuk mencetak SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur, harus didahului oleh SDM yang sehat dan kuat.
Menurut WHO, angka stunting di Indonesia masih termasuk tinggi. Data Riset Kesehatan Nasional tahun 2018, angka stunting di Indonesia berada di angka 30,8 persen. Namun, batas aman menurut WHO mengenai stunting berada di angka 20 persen.
"Kita turunkan angka stunting sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang premium," kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).
Dia menambahkan, pemerintah akan memperluas akses kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur dasar ke seluruh pelosok tanah air. Sehingga, kualitas kesehatan bisa ditingkatkan dengan pengembangan inovasi dan budaya hidup sehat.
Selain itu, untuk mengembangkan kualitas SDM, pembenahan utama yang harus diperhatikan adalah lembaga pendidikan dan pelatihan. Menurutnya, lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus siap dalam menghadapi perubahan.
"Untuk tingkat pendidikan tinggi, kita harus berani mencanangkan target tinggi. SDM lulusan pendidikan tinggi kita harus kompetitif di tingkat regional dan global," ujarnya.
Reporter Magang: Rhandana Kamilia [azz]
Share:
Read More

Recent Posts