Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna pertama (Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara)
Pesta telah berakhir. Hiruk pikuk pelantikan kabinet Indonesia maju juga usai. Saatnya cuci piring dan merapikan dapur untuk menyajikan menu pembuktian kinerja. Kabinet kali ini kerap juga disebut kabinet akomodatif rekonsiliatif karena membagi secara proporsional jatah menteri ke parpol pendukung, profesional, relawan, serta merangkul Gerindra dalam kolam koalisi. Sebuah postur kabinet kompromistis karena memenuhi hasrat kekuasaan bersama. Hanya sedikit saja yang merasa ditinggal karena tak kebagian kue kekuasaan sekalipun sudah berkeringat memenangkan Jokowi dan Maruf Amin.
Sesaat setelah dilantik, publik menangkap dua narasi besar yang dianggap strategis sebagai agenda prioritas kabinet Indonesia maju ke depan. Pertama, melawan radikalisme; kedua, pentingnya pendidikan yang link and match dengan industri. Sederhananya pendidikan yang diorientasikan untuk kebutuhan kerja. Dua diskursus politik yang memicu adrenalin perdebatan serius karena masalah utama rakyat bukan itu. Survei Parameter Politik yang dirilis 17 Oktober lalu mengungkap fakta persoalan utama bangsa adalah lapangan pekerjaan baru, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, praktik hukum yang adil tak tebang pilih, serta prospek pemberantasan korupsi yang mengkhawatirkan.
Tentang Radikalisme
Embusan isu radikalisme kian kencang meski oposisi sudah menyatu dalam koalisi bersama penguasa. Seakan bangsa ini darurat dalam kepungan kelompok radikal. Ada klaim semua lini kehidupan dikuasai kelompok radikal. Aparatus Sipil Negara (ASN) dan masjid di lingkungan BUMN terpapar paham radikal akut. Konon, tiga pos strategis yakni Kementerian Agama, Kemendikbud, dan Menkopolhukam ditempati menteri "tak sesuai pakem" karena disengaja sebagai ujung tombak perang melawan kelompok radikal.
Menkopolhukam misalnya biasanya dari kalangan militer, kini sipil. Termasuk menteri agama yang menjadi jatah NU, kini dijabat purnawirawan tentara sebagai upaya serius melawan radikalimse. Begitupun Mendikbud dipasrahkan pada sosok muda pendatang baru yang relatif belum berpengalaman dalam dunia birokrasi. Tentu saja presiden punya privilege mengangkat menteri yang "tak biasa" itu. Terutama soal menambah daya gedor melakukan perubahan cepat nan mendasar sebagai wujud implementasi Nawacita jilid kedua.
Lalu, siapakah tokoh dan kelompok radikal yang menjadi common enemy setelah HTI bubar? Harusnya ada definisi tegas biar tak reduksionis yang berimplikasi pada dangkalnya pemahaman tentang radikalisme. Apakah radikalisme merujuk pada mereka yang mengklaim agamanya paling benar dan memandang agama lain salah? Apakah celana cingkrang (ishbal), jenggot, cadar (niqab), dan hanya mengundang ustaz dari kelompoknya saja juga disebut radikal? Ataukah radikalisme dilokalisasi sebatas kelompok yang kerap menghalalkan darah kelompok lain dan mendakwahkan ideologi selain Pancasila?
Selama ini radikalisme dimaknai dangkal, artifisial, dan simplistis. Celana cingkrang, jenggot, cadar, dan atribut agamis lain dituding radikal. Efeknya kecurigaan membabi buta terhadap kelompok yang dinilai agamis karena menilai seseorang dari tampilan luarnya saja. Melihat radikalisme dari kulit bukan isi "daleman". Tentu lucu dan aneh. Jangan sampai kabinet baru ini salah mendiagnosa makna radikalisme. Fatal tentunya karena obat yang diberikan dipastikan tak mujarab.
Dalam studi budaya politik cara berpakaian seseorang bagian dari budaya politik yang didasarkan pada interpretasi terhadap fenomena politik yang terakumulasi menjadi setumpuk nilai, keyakinan, dan landasan dalam perilaku politik keseharian. Bagi grup band musik, jenggot tentu saja sebatas tren mengikuti selera pasar. Sementara bagi ustaz, jenggot bagian mengikuti kebiasaan Rasul yang orientasinya akhirat bukan untuk konsumsi pasar. Karenanya, terlampau sederhana mengukur radikalisme dari cara berpakaian. Pemerintah harus tegas mendefinisikan dan menunjuk siapa nama tokoh dan ormas radikal itu agar tak simpang siur.
Di ujung spektrum banyak yang bertanya posisi Maruf Amin yang mestinya dijadikan simbol melawan radikalisme. Sosok kiai kharismatik yang sepanjang masa kampanye Pilpres 2019 lalu ditengarai sukses menangkal serangan kelompok radikal karena penetrasinya cukup kuat di kalangan umat. Kenapa pemerintah tak mengoptimalkan wapres yang bermazhab Islam moderat itu? Sejauh ini belum terlihat sentuhan tangan dingin sang kiai sebagai ujung tombak memerangi kelompok radikal. Malah urusan radikalisme dipercayakan pada menteri yang tak memiliki basis historis keumatan yang panjang.
Pendidikan Berorientasi Kerja
Tentang pendidikan yang link and match dengan dunia industri (kerja) menjadi salah satu topik yang banyak diperdebatkan. Pemerintah seharusnya sadar bahwa tak semua orang bersekolah orientasinya ingin mendapat pekerjaan setelah lulus. Banyak orang sekolah berpikir ingin mendapat pahala Tuhan, mengharap karamah dan berkah sang guru. Bagi umat Islam, ilmu merupakan bekal akhirat yang dipercaya mendatangkan banyak keberkahan. Bukan melulu soal dunia kerja yang duniawi. Orientasinya kebutuhan setelah meninggal ingin masuk surga.
Banyak lembaga pendidikan berorientasi mencerdaskan kehidupan bangsa, berbudi pekerti baik, dan ber-akhlakul karimah. Tujuan utamanya ialah pendidikan karakter bukan dunia industri dan kerja. Sejak kapan pendidikan direduksi menjadi urusan lapangan pekerjaan. Negara bertugas sebatas menciptakan suasana kondusif dalam proses belajar mengajar demi melahirkan sumberdaya berkualitas. Negara hanya bertugas mewujudkan sistem pendidikan mumpuni demi meningkatkan kompetensi manusia Indonesia. Soal industri dan pekerjaan itu lain hal.
Di institusi Islam seperti pondok pesantren lokus utama proses belajar mengajar ialah mencari rida Allah, berkah dan karamah seorang guru. Niat belajarnya ingin mencari ilmu sebagai bekal di akhirat. Belajar sebagai jalan masuk surga. Begitupun di kampus Islam seperti IAIN dan UIN mayoritas mahasiswanya lulusan alumni pesantren dan yang sederajat. Tujuan utama kuliahnya juga sama sebatas ingin mendapat ilmu pengetahuan dengan tulus. Apalagi banyak jurusan di IAIN dan UIN yang gelarnya akademiknya tak sesuai nomenklatur kerja sektor formal. Soal pekerjaan urusan Tuhan sebagai bonus niat ikhlas menuntut ilmu.
Misalnya Fakultas Ushuludin dan Filsafat di UIN. Semua jurusan beririsan dengan agama seperti Akidah Filsafat, Tafsir Hadits, dan Perbandingan Agama. Secara kasat mata apa yang bisa diharapkan dari lulusan fakultas agama semacam ini? Realitasnya alumni Fakultas Teologi ini mendunia berdiaspora, menjadi politisi handal, akademisi, konsultan politik, bahkan pengusaha. Paradosknya, banyak politisi, kepala daerah, dan pejabat publik tak memiliki latar ilmu politik. Padahal dunia politik mensyaratkan kecakapan ilmu politik. Ini penting dicetak tebal sebagai upaya membuka cakrawala bahwa apa yang dikerjakan seringkali tak sesuai dengan latar pendidikan.
Terlampau simplistis pendidikan selalu dikaitkan dengan industri dunia kerja. Jika ini yang terjadi, ke depan institusi pendidikan berbasis agama seperti pesantren gulung tikar sepi peminat karena kalah saing dengan pendidikan vokasi yang berorientasi dunia kerja. Muara pendidikan tak harus diseragamkan. Rakyat punya cara sendiri menentukan masa depan mereka. Soal pekerjaan setiap orang punya rencana yang kadang tak ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan.
Tugas negara memastikan semua anak bangsa bersekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya unggul bisa diandalkan. Bagaimana mungkin bisa bersaing dengan negara lain jika usia kerja mayoritas masih lulusan SMA. Bagaimana mungkin mencetak sumber daya berkualitas jika angka stunting dan kematian ibu hamil masih tinggi. Ini jauh lebih prioritas sebelum bicara yang lebih besar. Negara tak perlu bersemangat memaksakan dunia pendidikan link and match dengan industri kerja. Justru jika orientasi kerja yang ditonjolkan akan mencerabut pendidikan dari tujuan asalnya.
Biarkan dunia pendidikan berjalan apa adanya. Ada yang memang berorientasi kerja. Ada pula yang niatnya ingin mendapat pahala sebagai bekal masuk surga. Di negara ini masih banyak orang yang ikhlas menuntut ilmu untuk bekal hidup di akhirat. Bukan jangka pendek duniawi. Di negara ini pula tak kekurangan stok orang baik hati yang rela menyusuri jalan sunyi tak mendapat pekerjaan sekalipun jenjang pendidikannya sudah tamat. Sebab, hakikat ilmu pengetahuan adalah keikhlasan untuk hidup dalam kondisi apapun. Kerja maupun tidak bukan alasan untuk tak bahagia.
Radikalisme dan dunia pendidikan yang link and match dengan dunia kerja inilah yang menjadi "hal yang belum selesai" di Kabinet Indonesia Maju Jokowi dan Maruf Amin. Setidaknya konstruk berpikir antar berbagai stakeholder ada titik temu. Soal radikalisme hingga saat ini masih terjadi silang pendapat mulai dari definisi, operasionalisasi konsep, indikator, hingga klaim terhadap pihak yang dianggap radikal. Begitupun soal hubungan lurus dunia pendidikan dengan industri kerja masih diperdebatkan tergantung posisi yang diambil masing-masing pihak dan berbagai kelompok kepentingan.
Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-4775223/kabinet-baru-dan-dua-agenda-besar
(mmu/mmu)
Sesaat setelah dilantik, publik menangkap dua narasi besar yang dianggap strategis sebagai agenda prioritas kabinet Indonesia maju ke depan. Pertama, melawan radikalisme; kedua, pentingnya pendidikan yang link and match dengan industri. Sederhananya pendidikan yang diorientasikan untuk kebutuhan kerja. Dua diskursus politik yang memicu adrenalin perdebatan serius karena masalah utama rakyat bukan itu. Survei Parameter Politik yang dirilis 17 Oktober lalu mengungkap fakta persoalan utama bangsa adalah lapangan pekerjaan baru, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, praktik hukum yang adil tak tebang pilih, serta prospek pemberantasan korupsi yang mengkhawatirkan.
Tentang Radikalisme
Menkopolhukam misalnya biasanya dari kalangan militer, kini sipil. Termasuk menteri agama yang menjadi jatah NU, kini dijabat purnawirawan tentara sebagai upaya serius melawan radikalimse. Begitupun Mendikbud dipasrahkan pada sosok muda pendatang baru yang relatif belum berpengalaman dalam dunia birokrasi. Tentu saja presiden punya privilege mengangkat menteri yang "tak biasa" itu. Terutama soal menambah daya gedor melakukan perubahan cepat nan mendasar sebagai wujud implementasi Nawacita jilid kedua.
Lalu, siapakah tokoh dan kelompok radikal yang menjadi common enemy setelah HTI bubar? Harusnya ada definisi tegas biar tak reduksionis yang berimplikasi pada dangkalnya pemahaman tentang radikalisme. Apakah radikalisme merujuk pada mereka yang mengklaim agamanya paling benar dan memandang agama lain salah? Apakah celana cingkrang (ishbal), jenggot, cadar (niqab), dan hanya mengundang ustaz dari kelompoknya saja juga disebut radikal? Ataukah radikalisme dilokalisasi sebatas kelompok yang kerap menghalalkan darah kelompok lain dan mendakwahkan ideologi selain Pancasila?
Selama ini radikalisme dimaknai dangkal, artifisial, dan simplistis. Celana cingkrang, jenggot, cadar, dan atribut agamis lain dituding radikal. Efeknya kecurigaan membabi buta terhadap kelompok yang dinilai agamis karena menilai seseorang dari tampilan luarnya saja. Melihat radikalisme dari kulit bukan isi "daleman". Tentu lucu dan aneh. Jangan sampai kabinet baru ini salah mendiagnosa makna radikalisme. Fatal tentunya karena obat yang diberikan dipastikan tak mujarab.
Dalam studi budaya politik cara berpakaian seseorang bagian dari budaya politik yang didasarkan pada interpretasi terhadap fenomena politik yang terakumulasi menjadi setumpuk nilai, keyakinan, dan landasan dalam perilaku politik keseharian. Bagi grup band musik, jenggot tentu saja sebatas tren mengikuti selera pasar. Sementara bagi ustaz, jenggot bagian mengikuti kebiasaan Rasul yang orientasinya akhirat bukan untuk konsumsi pasar. Karenanya, terlampau sederhana mengukur radikalisme dari cara berpakaian. Pemerintah harus tegas mendefinisikan dan menunjuk siapa nama tokoh dan ormas radikal itu agar tak simpang siur.
Di ujung spektrum banyak yang bertanya posisi Maruf Amin yang mestinya dijadikan simbol melawan radikalisme. Sosok kiai kharismatik yang sepanjang masa kampanye Pilpres 2019 lalu ditengarai sukses menangkal serangan kelompok radikal karena penetrasinya cukup kuat di kalangan umat. Kenapa pemerintah tak mengoptimalkan wapres yang bermazhab Islam moderat itu? Sejauh ini belum terlihat sentuhan tangan dingin sang kiai sebagai ujung tombak memerangi kelompok radikal. Malah urusan radikalisme dipercayakan pada menteri yang tak memiliki basis historis keumatan yang panjang.
Pendidikan Berorientasi Kerja
Tentang pendidikan yang link and match dengan dunia industri (kerja) menjadi salah satu topik yang banyak diperdebatkan. Pemerintah seharusnya sadar bahwa tak semua orang bersekolah orientasinya ingin mendapat pekerjaan setelah lulus. Banyak orang sekolah berpikir ingin mendapat pahala Tuhan, mengharap karamah dan berkah sang guru. Bagi umat Islam, ilmu merupakan bekal akhirat yang dipercaya mendatangkan banyak keberkahan. Bukan melulu soal dunia kerja yang duniawi. Orientasinya kebutuhan setelah meninggal ingin masuk surga.
Banyak lembaga pendidikan berorientasi mencerdaskan kehidupan bangsa, berbudi pekerti baik, dan ber-akhlakul karimah. Tujuan utamanya ialah pendidikan karakter bukan dunia industri dan kerja. Sejak kapan pendidikan direduksi menjadi urusan lapangan pekerjaan. Negara bertugas sebatas menciptakan suasana kondusif dalam proses belajar mengajar demi melahirkan sumberdaya berkualitas. Negara hanya bertugas mewujudkan sistem pendidikan mumpuni demi meningkatkan kompetensi manusia Indonesia. Soal industri dan pekerjaan itu lain hal.
Di institusi Islam seperti pondok pesantren lokus utama proses belajar mengajar ialah mencari rida Allah, berkah dan karamah seorang guru. Niat belajarnya ingin mencari ilmu sebagai bekal di akhirat. Belajar sebagai jalan masuk surga. Begitupun di kampus Islam seperti IAIN dan UIN mayoritas mahasiswanya lulusan alumni pesantren dan yang sederajat. Tujuan utama kuliahnya juga sama sebatas ingin mendapat ilmu pengetahuan dengan tulus. Apalagi banyak jurusan di IAIN dan UIN yang gelarnya akademiknya tak sesuai nomenklatur kerja sektor formal. Soal pekerjaan urusan Tuhan sebagai bonus niat ikhlas menuntut ilmu.
Misalnya Fakultas Ushuludin dan Filsafat di UIN. Semua jurusan beririsan dengan agama seperti Akidah Filsafat, Tafsir Hadits, dan Perbandingan Agama. Secara kasat mata apa yang bisa diharapkan dari lulusan fakultas agama semacam ini? Realitasnya alumni Fakultas Teologi ini mendunia berdiaspora, menjadi politisi handal, akademisi, konsultan politik, bahkan pengusaha. Paradosknya, banyak politisi, kepala daerah, dan pejabat publik tak memiliki latar ilmu politik. Padahal dunia politik mensyaratkan kecakapan ilmu politik. Ini penting dicetak tebal sebagai upaya membuka cakrawala bahwa apa yang dikerjakan seringkali tak sesuai dengan latar pendidikan.
Terlampau simplistis pendidikan selalu dikaitkan dengan industri dunia kerja. Jika ini yang terjadi, ke depan institusi pendidikan berbasis agama seperti pesantren gulung tikar sepi peminat karena kalah saing dengan pendidikan vokasi yang berorientasi dunia kerja. Muara pendidikan tak harus diseragamkan. Rakyat punya cara sendiri menentukan masa depan mereka. Soal pekerjaan setiap orang punya rencana yang kadang tak ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan.
Tugas negara memastikan semua anak bangsa bersekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya unggul bisa diandalkan. Bagaimana mungkin bisa bersaing dengan negara lain jika usia kerja mayoritas masih lulusan SMA. Bagaimana mungkin mencetak sumber daya berkualitas jika angka stunting dan kematian ibu hamil masih tinggi. Ini jauh lebih prioritas sebelum bicara yang lebih besar. Negara tak perlu bersemangat memaksakan dunia pendidikan link and match dengan industri kerja. Justru jika orientasi kerja yang ditonjolkan akan mencerabut pendidikan dari tujuan asalnya.
Biarkan dunia pendidikan berjalan apa adanya. Ada yang memang berorientasi kerja. Ada pula yang niatnya ingin mendapat pahala sebagai bekal masuk surga. Di negara ini masih banyak orang yang ikhlas menuntut ilmu untuk bekal hidup di akhirat. Bukan jangka pendek duniawi. Di negara ini pula tak kekurangan stok orang baik hati yang rela menyusuri jalan sunyi tak mendapat pekerjaan sekalipun jenjang pendidikannya sudah tamat. Sebab, hakikat ilmu pengetahuan adalah keikhlasan untuk hidup dalam kondisi apapun. Kerja maupun tidak bukan alasan untuk tak bahagia.
Radikalisme dan dunia pendidikan yang link and match dengan dunia kerja inilah yang menjadi "hal yang belum selesai" di Kabinet Indonesia Maju Jokowi dan Maruf Amin. Setidaknya konstruk berpikir antar berbagai stakeholder ada titik temu. Soal radikalisme hingga saat ini masih terjadi silang pendapat mulai dari definisi, operasionalisasi konsep, indikator, hingga klaim terhadap pihak yang dianggap radikal. Begitupun soal hubungan lurus dunia pendidikan dengan industri kerja masih diperdebatkan tergantung posisi yang diambil masing-masing pihak dan berbagai kelompok kepentingan.
Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-4775223/kabinet-baru-dan-dua-agenda-besar
(mmu/mmu)
