Pakar Pendidikan: Kini untuk Bisa Sukses Harus Jadi Anak yang Tak Patuh

Pakar Pendidikan: Kini untuk Bisa Sukses Harus Jadi Anak yang Tak Patuh

Orang tua seringkali dibuat kelimpungan dengan tingkah laku sang anak yang tidak menurut dan susah diatur. Tidak sedikit pula orang tua yang kewalahan dan merasa anaknya tidak akan sukses karena susah diatur. 
Eits, orang tua jangan kebakaran jenggot dulu loh karena Pengamat dan Praktisi Pendidikan dan Sains Indra Charismiadji memiliki pendapat unik, menurutnya anak yang tidak penurut dan patuh cenderung cerdas karena daya berpikir kritisnya bekerja maksimal.
"Kalau semua orang Indonesia paham yang dibutuhkan sekarang itu adalah kreativitas, berpikir kritis ini kan bukan berarti jadi anak yang penurut, anak yang patuh nggak bisa dibilang jadi anak yang kritis," ujar Indra dalam acara diskusi media 'Sains Digital Dari dan Untuk Anak Indonesia' oleh Kalbe Farma di Hongkong Cafe, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).
Kritis yang dimaksud Indra ialah anak sering bertanya, bisa membedakan mana yang baik dan benar, mengapa orang tuanya melarang apa alasannya. Jika masuk kategori itu, maka anak bukanlah pembangkang, melainkan proses belajar dan tugas orang tua hingga lingkungan untuk membentuknya.
Menurut Indra, saat ini dunia sudah bergeser ke arah kecepatan teknologi, kreativitas, dan inovasi. Lalu pertanyaannya, apakah di masa mendatang anak-anak sudah siap? Di sinilah cara mendidik orang tuanya harus berubah.
"Kan sudah pola pendidikannya beda dengan era kita dididik dulu, untuk jadi anak patuh. Kalau sekarang untuk menjadi dia sukses harus menjadi anak yang tidak patuh," ungkap Indra.
Tantangan terbesar, selain kebijakan pemerintah, diperlukan juga pola pikir dan mindset orang tua yang diubah dan diedukasi, karena ini jadi bagian pembangunan manusia.
"Waktu itu juga ada pendidikan untuk orang tua. Bagaimana mendampingi orang tua, supaya di rumah anaknya jangan sampai itu terjadi. Di sekolah udah bagus, di rumah orang tuanya beda lagi. Misalnya di sekolah didorong pakai gadget, di rumah nggak boleh pakai gadget kan jadi bentrok," tutup Indra.
Share:

Rumah Bimbel Jadi Bidang Pendidikan yang tak Kalah Penting

Rumah Bimbel Jadi Bidang Pendidikan yang tak Kalah Penting

Rumah bimbingan belajar atau bimbel merupakan salah satu jenis usaha di bidang pendidikan yang kini bisa dilakukan siapa saja. Apalagi, pendidikan merupakan kebutuhan primer jangka panjang yang dibutuhkan oleh orangtua yang diperuntukkan bagi anak-anaknya.
Hal itu juga yang diyakini oleh lembaga pendidikan non-formal asal Korea Selatan, Eye Level. Di sana, anak akan disuguhi materi pembelajaran tambahan seperti matematika, play math, English, English sparks dan happy talk untuk anak usia 3 hingga 15 tahun.
Menurut Marketing Executive Eye Level Indonesia, Aditiawarman, peluang bisnis bimbel tambahan adalah bisnis yang berkesinambungan, tak hanya bisnis musiman.
"Di Eye Level, hanya perlu modal lisensi Rp 5 juta sudah bisa buka Eye Level di rumah. Bisnis pendidikan juga bukan bisnis musiman, karena pendidikan akan selalu dibutuhkan dalam setiap generasi untuk masa depan anak bangsa," kata Aditiawarman melalui rilis yang diterima Suara.com.
Ia juga menjamin pihaknya tidak akan melepas begitu saja owner yang telah membeli lisensi.
Pihak pusat akan memberikan support berupa training untuk owner dan para guru yang mengajar. "Kemudian dana marketing tahunan untuk center tersebut, kegiatan marketing dari pusat, booklet import gratis sesuai jumlah murid, serta center consultant yang akan membantu setiap Eye Level Learning Center yang sedang berjalan," lanjut Aditiawarman.
Ia pun menambahkan bahwa bisnis di bidang pendidikan bukan serta merta mengambil untung semata. Ada tugas lain yang jauh lebih berharga. "Ini juga berperan untuk mencerdaskan para generasi bangsa untuk masa depan," tutupnya.
Eye Level memiliki tiga pilihan model bisnis, yaitu Home Class, Franchise Regular dan School Project. Saat ini Eye Level sudah memiliki lebih dari 70 learning center hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Share:

Pendidikan yang Mencerahkan

Pendidikan yang Mencerahkan




Judul Buku: Pendidikan, Kekuasaan, dan Kolonialisme; Penulis: Agus Suwignyo; Penerbit: Selarung; Tebal: 400 hlm; Tahun Terbit: 2019

Pendidikan Hanya Menghasilkan Air Mata ~ Sindhunata (2000)

Saat ini, gonjang-ganjing tentang sekolah berbasis zonasi mulai mereda seiring dengan mulai aktifnya anak didik kita menerima pelajaran di berbagai tingkat pendidikan. Oleh karena itu, ada baiknya "masa tenang" ini digunakan untuk merenung tentang berbagai hal berkaitan dengan dunia pendidikan kita.

Hampir dua puluh tahun yang lalu, dalam Majalah Basis Sindhunata memberi catatan pembuka tentang dunia pendidikan kita, seperti yang dinyatakan dalam kutipan pembuka tulisan ini. Dalam beberapa hal, pernyataan Sindhunata adalah hal yang tak terbantahkan. Air mata mengalir karena tidak mampu membayar uang sekolah dan berbagai tetek bengeknya. Air mata juga mengucur karena tertimpa reruntuhan gedung yang lapuk dan kualitas bangunan yang sangat rendah.

***

Persoalan ke(tidak)adilan sosial dalam praktik pendidikan ini menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam buku ini. Menurut Dr. Agus Suwignyo, refleksi tentang keadilan sosial dalam praktik pendidikan di Indonesia dewasa ini memunculkan setidaknya dua pertanyaan. Pertama, apakah praktik pendidikan telah dijiwai etos keadilan sosial? Kedua, apakah praktik pendidikan dalam kondisi konkretnya sekarang mampu menumbuhkan kesadaran kritis individu tentang penegakan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat?

Terjadinya ketidakadilan sosial dalam praktik pendidikan, kata Dr. Agus, bersumber pada sikap negara yang emoh rakyat. Penyelenggara negara, yaitu pemerintah yang mengemban mandat "mengelola segala sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak" demi kebaikan bersama, cenderung mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar warga dan pembangunan pilar-pilar kepentingan umum penyangga interaksi antaranggota masyarakat sebagai bagian vital perwujudan cita-cita bonum coumune.

Akibatnya, dalam situasi negara emoh rakyat, sendi-sendi hubungan antarindividu dalam masyarakat menjadi goyah. Nilai-nilai keutamaan yang mendasari hubungan antarindividu terkikis oleh hasrat dasar manusia untuk sekedar bertahan hidup. Dengan kata lain, emoh rakyat sebagai gejala penyimpangan politik penyelenggaraan negara pada awalnya, membawa implikasi mendalam pada ranah kebudayaan masyarakat.

Pada bagian satu dari buku ini dibahas dengan panjang lebar tentang ambivalensi pendidikan pada konteks kolonial. Menurut Dr. Agus Suwignya, kekuasaan kolonial mendominasi pihak terjajah melalui sistem pendidikannya. Walaupun di sisi lain, pihak terjajah --yang menjadi melek politik antara lain berkat pendidikan kolonial-- menunjukkan perlawanan.

Dalam studi-studi yang berparadigma dominasi dan resistensi, kata Suwignya, sistem pendidikan kolonial ditampilkan sebagai bersifat dominatif dan mengemban misi reproduktif. Akibatnya, sistem pendidikan kolonial memicu timbulnya perlawanan dan pertentangan dari pihak yang dikuasai terhadap yang menguasai.

Menurut Harry J. Benda (1980: 58) pendidikan barat betapapun baik maksudnya telah bergabung untuk melepaskan angin topan reperkusi-reperkusi yang tidak terduga yang akan mengancam landasan utama masyarakat kolonial itu sendiri. Dengan kata lain, kata Benda, gelombang perubahan telah berjalan semakin cepat dari sebelumnya, tetapi semuanya melimpah keluar kerangka tujuan yang telah digariskan para penganjur politik etis.

Penentangan terhadap pemerintah kolonial tersebut dilakukan dengan menyatukan diri lewat berbagai organisasi sosial, agama, dan politik yang didirikannya. Hal tersebut dapat terjadi karena sistem pendidikan baru itu akan mempercepat tumbuhnya golongan intelegensia yang kemudian memegang peranan dalam fungsi-fungsi baru yang diciptakan oleh perkembangan proses birokrasi, komersialisasi, dan urbanisasi. Mereka memegang peranan dalam berbagai lapangan pekerjaan seperti guru, pegawai administrasi, hakim, pengacara, dan lain-lain.

Menurut Suwignyo, penguasa kolonial mencegah sekolah Barat dari fungsinya sebagai perantara budaya, yang menjembatani keterhubungan antara "pihak penjajah" dan "pihak terjajah". Dengan kata lain, sekolah mendesakkan cara berpikir "pihak penjajah" tentang bagaimana "pihak terjajah" seharusnya memahami budaya mereka sendiri. Hal ini menimbulkan dua akibat.

Pertama, ketika pola asimilasi atau akomodasi merupakan cirinya, persekolahan kolonial menciptakan apa yang disebut oleh Robert van Niel sebagai suatu lapis baru elite fungsional pribumi. Kedua, persekolahan kolonial atau keberadaan persekolahan kolonial menstimulasi reaksi dari pihak "yang dijajah" melawan kekuasaan "pihak yang menjajah" yang sebagian besar berbentuk perlawanan politik.

***

Salah satu kerisauan saya terhadap dunia pendidikan saat ini adalah semakin tidak terbendungnya sekolah-sekolah yang berbasis komunitas, baik yang berbasis keagamaan maupun organisasi. Kemunculan sekolah-sekolah semacam ini akarnya sudah dapat ditemui sejak zaman kolonial. Pendirian sekolah Muhammadiyah misalnya, sudah dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan setahun sebelum Muhammadiyah sendiri berdiri atau pada 1911.

Pada zaman kolonial, selain masalah stratifikasi penduduk serta pemisahan hukumnya, passenstelsel, dan wijkenstelsel, eksklusivitas tersebut juga disebabkan oleh didirikannya sekolah-sekolah khusus dengan berdasarkan ras dan etnis. Sebelum Perang Dunia II telah ada HIS (Hollandsch-Inlandsche School), HCS (Hollandsch-Chineese School), dan ELS (Eropesche-Lagere School). HIS adalah sekolah yang diperuntukkan bagi golongan pribumi, HCS untuk anak-anak Tionghoa, dan ELS adalah sekolah untuk anak-anak Belanda, anak-anak golongan atas pribumi dan Timur Asing. Di ELS anak-anak golongan elite dari berbagai penduduk dapat bertemu satu dengan yang lain, tetapi kontak mereka hanya terbatas di sekolah.

Bagi para praktisi, pemerhati, maupun mereka yang hendak menekuni dunia pendidikan, buku ini memiliki posisi yang penting dan strategis. Betapa tidak, seluruh persoalan pendidikan, yang dimulai dari akar historis, tantangan masa kini pendidikan, pendidikan komunitas (Muhammadiyah, Taman Siswa, dan pendidikan Katolik), persoalan kurikulum, persoalan guru, hingga ujian nasional dibahas dengan gamblang.

Sebagai sejarawan yang menekuni kajian pendidikan, Dr. Agus Suwignyo memaparkan dengan sangat baik berbagai persoalan pendidikan di Tanah Air. Dia tidak hanya memaparkan berbagai persoalan, tetapi juga menawarkan solusi. Oleh karena itu, buku ini harus menjadi bacaan wajib bagi sejarawan, sosiolog, pengambil kebijakan (pemerintah) tentang pendidikan, maupun praktisi. Dengan membaca dan memahami isi buku ini, semoga pendidikan kita tidak hanya ribut dengan masalah zonasi, tetapi jauh lebih mencerahkan.

Sarkawi B. Husain Departemen Ilmu Sejarah FIB Universitas Airlangga

(mmu/mmu)

Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-4660114/pendidikan-yang-mencerahkan?_ga=2.66091437.2014650232.1569818404-233749864.1568101830

Share:

MOS dan Puskesmas Masuk Sekolah

MOS dan Puskesmas Masuk Sekolah

Bulan Agustus identik dengan masuknya peserta didik baru di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Momen penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini memberikan kesibukan yang "menyenangkan" bagi petugas Puskesmas Situraja, Kabupaten Sumedang.

Melalui hasil wawancara yang kami lakukan dengan Kepala Puskesmas Situraja, akan ada banyak permintaan diadakannya pemeriksaan kesehatan untuk penemuan dini kasus penyakit, serta penyuluhan kesehatan sebagai salah satu agenda dalam kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS).

Menurut pengalaman Puskesmas Situraja, penemuan dini dilakukan di berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA terhadap siswa-siswi baru di sekolah tersebut. Di sisi lain, kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilakukan meliputi kesehatan reproduksi, NAPZA, dan HIV/AIDS.

Menariknya, permintaan untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan oleh beberapa sekolah di wilayah kerja Puskesmas Situraja tidak serta merta terjadi. Awalnya, puskesmaslah yang meminta waktu untuk melakukan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah tersebut.

Menurut Kepala Puskesmas Situraja yang kami wawancarai, mungkin sekolah-sekolah tersebut telah melaksanakan manfaat dari penyuluhan kesehatan yang dilakukan sebelumnya, sehingga tahun ini pihak puskesmas tidak lagi menjadi pihak yang meminta, melainkan diminta untuk melakukan penyuluhan kesehatan.

Bercermin dari hal yang dialami Puskesmas Situraja tersebut, perkembangan upaya preventif dengan penemuan dini dan promotif berupa penyuluhan kesehatan tersebut patut diapresiasi. Tidak dapat dipungkiri, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memiliki paradigma sehat dalam kehidupan sehari-hari. Belum mau tahu tentang hal-hal terkait kesehatan sebelum ia atau orang terdekatnya mengalami sakit.

Tentu saja pemerintah telah memiliki berbagai macam program ideal untuk meningkatkan perilaku kesehatan masyarakat melalui GERMAS, CERDIK, dan sebagainya yang dikomunikasikan secara masal. Namun sepertinya upaya promotif ini masih belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin hanya kader kesehatan atau petugas puskesmas saja yang mengetahui adanya program tersebut.

Mengumpulkan masyarakat untuk menjadi peserta sosialisasi seringnya menjadi tantangan tersendiri bagi petugas kesehatan. Biasanya petugas kesehatan akan masuk dalam perkumpulan ibu-ibu PKK, pengajian, atau posyandu bila ingin melakukan penyuluhan.

Preventif dan Promotif

Masuknya kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan di sekolah-sekolah menjadi hal yang sangat menarik untuk terus dilakukan di masa depan. Meskipun bisa jadi hanya tersendat pada pengetahuan, tidak sampai terwujudnya perilaku kesehatan, kegiatan penyuluhan di antara siswa baru merupakan momen yang menyenangkan dalam melakukan upaya promotif perilaku kesehatan. Tidak perlu susah mengumpulkan masyarakat, murid-murid baru akan dengan sangat patuh dan penuh perhatian mendengarkan penyuluhan yang akan disampaikan petugas kesehatan.

PPDB tidak hanya menjadi cerita dalam dunia pendidikan, tetapi juga bidang kesehatan. Tidak dapat dipungkiri, pendidikan dan kesehatan menjadi dua aspek penting yang berkaitan dengan kualitas pembangunan manusia. Perkawinan antara dua aspek ini dalam peristiwa yang dialami Puskesmas Situraja menjadi pembelajaran penting bahkan dapat diangkat menjadi salah satu program preventif dan promotif secara nasional.

Telah disadari sejak lama bahwa bidang kesehatan bukan kegiatan sektoral. Melainkan sangat membutuhkan kerja sama lintas sektoral yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Bukan untuk sang pemangku kebijakan saja, tetapi juga untuk masyarakat yang berhak untuk dipenuhi kebutuhannya akan pengetahuan kesehatan.

Marya Yenita Sitohang, SKM Research Assistant (Health Demography) pada Research Center for Population Indonesian Institute of Sciences

(mmu/mmu)

Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-4663849/mos-dan-puskesmas-masuk-sekolah?_ga=2.66091437.2014650232.1569818404-233749864.1568101830
Share:

Menanti "Ruang Guru" versi Pemerintah

Menanti Ruang Guru versi Pemerintah

Di sekolah kami, siswa dilarang membawa gawai ke sekolah. Ada dampak positifnya. Siswa paling tidak jadi fokus pada penjelasan gurunya. Namun, ada juga dampak negatifnya: siswa dijauhkan dari teknologi. Padahal, dengan gawai, siswa bisa mencari informasi alternatif selain dari guru. Sebab, bagaimana pun, informasi jauh lebih melimpah daripada apa yang ada di batang kepala guru. Alangkah membosankan dan kakunya jika ruang kelas dimonopoli oleh guru. Sudah bukan saatnya lagi sistem pendidikan dengan sistem ceramah.
Namun, menyerahkan ruang kelas ke siswa bukan perkara gampang. Siswa sering sangat gagap jika disuruh berdiskusi satu sama lain. "Kami semua tak tahu, apa yang akan kami diskusikan," kurang lebih begitu mereka membela diri. Mereka benar. Maka, maaf-maaf saja, saya sering kali menganggap sepele metode diskusi. Alih-alih efektif, sistem ini kadang malah membuat ruang kelas jadi heboh. Dampaknya buruk: ruang sebelah terganggu, fokus pun terganggu, target pembelajaran pun bisa melempem jauh.
Nah, semestinya, ketidaktahuan siswa ini bisa diatasi apabila mereka bisa mencari informasi dari gawai. Setidaknya, mereka punya bahan awal untuk didiskusikan. Maksud saya, membawa gawai ke sekolah bagi siswa tak seharusnya lagi dilarang. Yang perlu adalah kontrol penuh dari guru agar penggunaan gawai itu tepat guna pada waktu pembelajaran. Bagaimana pun, saat ini segalanya seperti sudah terkemas pada gawai. Mencari makan, tekan tombol gawai; mau berangkat kerja, pilih menu di gawai; kangen pada orang jauh, klik aplikasi di gawai; tersesat di tempat yang asing, bertanyalah pada gawai.
Belum Menyentuh
Gawai menjadi jawaban atas segala kegelisahan kita saat ini. Begitu pun dengan belajar, apa pun definisi belajar itu, gawai bisa jadi jawaban. Mencari informasi, tinggal bertanya pada Google. Atau, mau tahu trik-trik mendetail, tinggal berselancar di Youtube. Barangkali itu semua masih kurang interaktif. Namun, teknologi selalu berkembang pesat. Kini, sudah ada aplikasi terbaru yang membuat pembelajaran jauh lebih kolaboratif dan interaktif. Teman-teman guru yang mau ikut sertifikasi baru-baru ini sudah belajar dari jarak jauh.
Kelasnya dibuat dalam bentuk maya. Tetapi, kelas itu tak benar-benar maya. Mereka saling bertukar pikiran di ruang kelas itu. Kini, aplikasi belajar yang lebih canggih juga sudah muncul meski dalam bentuk bimbel: Ruang Guru. Masih ada beberapa aplikasi lain. Namun, Ruang Guru ini begitu menarik perhatian saya. Pasalnya, ia hadir di hadapan anak-anak kita melalui iklan dan talk show yang mewah di televisi-televisi nasional. Ruang Guru, tak pelak lagi, ibarat produk pada umumnya. Perayaan ulang tahunnya dibuat dengan menghadirkan banyak bintang tamu sekaligus promosi besar-besaran.
Konon, siswa Ruang Guru sudah hampir menyentuh angka puluhan juta siswa. Dan, yang lebih hebat lagi, Ruang Guru juga sudah berhasil melakukan kerja sama dengan 32 dari 34 pemerintah provinsi dan lebih dari 326 pemerintah kota. Maka, jika kini Ruang Guru sudah melatih dan merekrut lebih dari 200.000-an guru, itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Pertanyaannya, apakah ini akan membuat sistem pendidikan kita mengalami disrupsi? Pertanyaan ini sangat masuk akal. Banyak fakta sudah ditunjukkan kepada kita.
Media cetak, misalnya, mulai bertumbangan, transportasi manual sudah ditinggalkan, ritel sudah kesulitan, dan masih banyak lagi. Itu semua karena kini sudah terkemas di gawai. Sekali lagi, pertanyaannya: apakah hal serupa akan terjadi pada pendidikan kita? Kalau terjadi, saya harus mengatakan bahwa ini adalah berita kemunduran dari sistem pendidikan kita. Harus dicatat, saya tak sedang mengutuki kehadiran Ruang Guru. Saya tahu, niat Ruang Guru suci. Paling tidak, pada awal berdirinya, keadaan pendidikan kita begitu menggetirkan.
Peringkat kita di PISA sangat buruk. Dirinci lagi, pada bidang Matematika dan Sains, kita berada di nomor 65. Di ranah literasi, kita jauh lebih mengkhawatirkan lagi. Lebih dari separuh responden kita mendapat skor di bawah level 1 (level paling bawah). Risau atas fakta ini, Belva Devara (alumnus dari dua perguruan tinggi terkemuka AS: Harfard University dan Stanford University) lantas mendirikan Ruang Guru. Motivasinya, Ruang Guru harus hadir mempercepat laju pendidikan. Sebab, konon, menurut survei, untuk bisa membuat siswa Jakarta (bukan Indonesia) agar sama dengan negara-negara Eropa, perlu waktu 128 tahun.
Sayangnya, niat Ruang Guru ini sama sekali belum menyentuh akar masalah pendidikan kita, apalagi membereskannya. Fakta saat ini ketimpangan pendidikan kita teramat tinggi, terutama dalam pembiayaan pendidikan meski pada saat yang sama, kucuran dana untuk pendidikan juga semakin tinggi. Periksalah hasil penelitian Badan Pusat Statistik di mana sebanyak 4,9 juta anak miskin di Indonesia belum mampu mengakses pendidikan. Ini menjadi ironi tersendiri. Betapa tidak, di saat anggaran pendidikan tinggi, di saat itu pula orang terpinggirkan semakin jauh terpinggirkan.
Ketimpangan Akses
Ini bukan main-main. Sekali lagi, periksalah data dari Unicef: hampir setengah dari anggaran pendidikan Indonesia hanya dinikmati sekitar 10 persen penduduk. Bahkan, sekitar 20 persen siswa kaya menerima 18 kali lebih banyak aneka fasilitas daripada 20 persen siswa miskin. Sampai di titik ini saya pikir sudah jelas bahwa akar masalah pendidikan kita adalah ketimpangan akses pendidikan. Jadi, jika merunut pada data di atas, kehadiran Ruang Guru (karena bagaimanapun, Ruang Guru hanyalah bisnis yang kebetulan mengambil label pendidikan), tak akan banyak membantu ketimpangan ini.
Karena itu, selain bisnis, pemerintah kiranya perlu menghadirkan aplikasi serupa yang dikhususkan kehadirannya bagi orang-orang terpencil. Ide ini barangkali konyol. Tetapi, ide ini (meski tak sama persis) pernah diterapkan Prof. Sugata Mitra di New Delhi. Ia melubangi tembok kampusnya dan menanamkan layar monitor serta papan ketik pada tembok. Hasilnya? Ajaib! Meski daerah itu kumuh, namun anak di daerah kumuh itu dapat mengoperasikan komputer secara perlahan, bahkan tanpa pengajar. Artinya apa? Ternyata manusia, jika memiliki akses, akan mampu membelajarkan dirinya sendiri.
Arti yang lebih jauh, kekurangan guru bermutu tak serta-merta menghilangkan pembelajaran bermutu selama masih ada akses yang bermutu. Dan, jangan salah, penerapan Hole-in-the-wall itu konon sudah banyak diterapkan di India dan Afrika Selatan. Jadi, adalah tak mustahil jika pemerintah membuat "Ruang Guru" baru khusus untuk pengabdian dan edukasi, bukan bisnis. Bagaimanapun, karena kini teknologi semakin pesat, pemerintah perlu menghadirkan teknologi ke tengah-tengah masyarakat. Katakanlah ini semacam literasi digital bagi warga-warga terpinggirkan. Kapankah?
Share:

Dana Desa Bangun Asa Pendidikan di Pelosok Kalimantan Barat

Dana Desa Bangun Asa Pendidikan di Pelosok Kalimantan Barat
Program Dana Desa yang digagas Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (kemendes PDTT) untuk membangun dari pinggiran kini telah menuai manfaat. Tak terkecuali, Desa Benua Kencana, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Meski masih sulit akses transportasi dan menempuh perjalanan hingga 2 jam 30 menit menembus hutan. Desa Benua Kencana sangat fokus terhadap dunia pendidikan. Selain digunakan untuk infrastruktur, ekonomi dan kesehatan, dana desa pun tak luput dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa.

Menurut Kepala Desa Benua Kencana, Musmuliadi, di desa yang seluas 3.228,7 hektare ini, terdapat 2 SD, yakni SDN 26 Sungai Kura dan SDN 12 Ansok. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat pun digunakan untuk membantu mendukung Program Kinerja dan Akuntabilitas (Kiat) Guru di kedua SD tersebut.

Dengan program ini guru mendapatkan tunjangan atas kinerja mereka. Sehingga tak ada lagi guru mangkir yang biasa terjadi di pelosok daerah. Malahan, guru yang berkinerja baik maka akan semakin sejahtera.
"Ada anggaran untuk KIAT Guru, jadi program penilaian guru, kinerja guru, istilahnya jam kerja mereka ada tim pengawasan, jadi ada reward gitu buat guru yang kinerjanya bagus itu. Itu kita alokasikan sebesar Rp 21 juta untuk 2 SD di Desa Benua Kencana, yakni SDN 12 Ansok dan SDN 26 Sungai Kura," ujar Musmuliadi saat ditemui detikcom di kediamannya, Kamis (30/9/2019).
Yeni Oktavia salah seorang guru SDN 26 Sungai Kura pada awalnya cukup prihatin saat pertama kali datang mengajar ke Desa Benua Kencana. Sebagai guru pendatang dari Padang, wanita berhijab ini mengaku tak betah awalnya karena berada di tempat terpencil tanpa adanya sinyal untuk berkomunikasi.

"Pertama kami datang ke sini agak-agak sangat sedih sekali. Tapi karena tugas datang dari Pemerintah jadi di manapun kami ditetapkan, kami tetap siap sedia," ujarnya.
Oleh karena itu, program Kiat guru ini tentu sangat membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa tersebut. Para guru tak perlu memikirkan kesejahteraan lagi dan fokus mengajar para siswa menjadi sosok yang berguna di masa depan, walaupun berada di pedalaman dengan segala kekurangan.
"Meski begitu, di sini juga banyak yang berprestasi setelah sekolah di sini. Kan saya mengajar semua pelajaran di sini, ada juga anak-anak yang berprestasi, contohnya seperti sampai ke tingkat kabupaten itu mata pelajaran IPA, Juara III mata Pelajaran IPA se-Kabupaten Sintang kelas 5 waktu itu," ujarnya.
Fl Yan (78) salah seorang tokoh pendiri SDN Sungai Kura ini mengaku bangga kini SD yang dulunya hanya dua buah bangunan kosong, bisa melahirkan orang-orang berpendidikan. Bahkan, menurut mantan kepala sekolah SDN Sungai Kura selama 17 tahun ini, SD tersebut sudah melahirkan sosok pemimpin, yakni Bupati Melawi. Dengan begitu, ia berharap hal ini akan menjadi penyemangat anak-anak SD mengikuti jejak beliau.
Ia pun memiliki pantun yang terus akan diingat sepanjang hidupnya. "Rumah baru berdinding kulit. Itulah SD Sungai Kura. Kalau Anda belum tahu. Dari celah-celah dinding inilah keluar para sarjana.. Rumah baru berlantai bambu. Itulah ciri khas SDN Sungai Kura.. Kalau Anda belum tahu. Dari celah-celah dinding inilah muncul seorang bupati," ujarnya.
Dana Desa Dukung Guru Tingkatkan Pendidikan di Pelosok Kalimantan Foto: Akfa Nasrulhak
Fl Yan menceritakan, SDN 26 Sungai Kura asal mulanya adalah SD bantuan yang didirikan tahun 1957, kemudian di tahun 1980 berubah menjadi SD swasta Sungai Kura sampai tahun 2009 dan 2009 pun diubah lagi menjadi SD Negeri 26 karena kehendak pemerintah.
Di SDN 26 Sungai Kura ini terdapat pemondokan bagi siswa-siswa yang bertempat tinggal jauh dari SD tersebut. Jika tak ada pemondokan tersebut, para siswa harus menempuh jalanan terjal sekitar 3-4 jam berjalan kaki. Saat ini, pemondokan alias rumah singgah di dekat SDN 26 Sungai Kura berjumlah 18 rumah, dengan siswa 34 orang dari Desa Riam Batu. Dengan adanya rumah ini, mereka bisa bersekolah tanpa harus menempuh perjalanan jauh dan ekstrem dari rumah ke sekolah. Untuk mengetahui informasi lainnya dari Kemendes PDTT, klik di sini.
Share:

Hampir Seluas Jabar, Ini Tantangan Sintang Siapkan Generasi Emas

Hampir Seluas Jabar, Ini Tantangan Sintang Siapkan Generasi Emas

Akses pendidikan dasar di daerah pedalaman hingga saat ini masih menjadi tantangan yang belum terpecahkan. Pemerintah masih mencari formula untuk membuat pemerataan pendidikan bagi anak-anak di daerah-daerah terpencil.

Tak terkecuali, Kabupaten Sintang yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Hampir menyamai luas Jawa Barat, luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km dan terbagi ke dalam 14 Kecamatan dan 391 desa.

Menurut Bupati Sintang Jarot Winarno, yang paling sulit dalam pembangunan berkelanjutan adalah menyeimbangkan antara konservasi, dengan menjaga lingkungan hidup, dengan pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Hal itu karena dalam pembangunan suatu daerah, apalagi Kabupaten Sintang dengan kondisi banyaknya perbukitan dan hutan, perlu adanya perencanaan yang matang.


"Kita membangun ini bukan hanya untuk generasi sekarang saja, tapi juga yang akan datang. Dan paling penting, kita bangun, jadi yang kita usahakan ini tidak boleh mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka," ujar Jarot saat ditemui detikcom belum lama ini.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini, lanjut Jarot, Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dengan menyiapkan anak-anak di Kabupaten Sintang yang mampu melewati zaman sehingga sampai menuju generasi emas 2045, menjadi tantangannya.

"Kenapa, Sintang ini seluas Jawa Barat, kami ini punya 391 desa. Nah, bagaimana ide tentang open defecation free (bebas buang air sembarangan) itu sampai bisa di ujung-ujung kampung. Bagaimana ide tentang namanya program Kinerja dan Akuntabilitas (Kiat) Guru, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui guru-guru di daerah-daerah yang sangat tertinggal itu bisa berjalan dengan baik. Itu problem buat kita," ujarnya.

Menurut Jarot, perlu adanya peranan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah desa, masyarakat desa dan dana desa untuk membangun dari pinggiran. Dan yang paling penting, penggunaan dana desa memang saat ini akan beralih dari pengembangan infrastruktur ke pemberdayaan masyarakat.

Ada titik-titik kritis yang terus diingatkan Jarot kepada para kepala desa, salah satunya di bidang kesehatan. Menurut Jarot, Sintang merupakan kabupaten prioritas penanggulangan stunting. Dengan memperbaiki sanitasi, seperti air bersih, buang air tidak sembarangan, dan penataan perumahan kumuhnya, maka akan mengurangi 42 persen angka stunting di Kabupaten Sintang.

"Bayangkan di desa yang jauh sekali, saya pernah mendeklarasikan open defecation free itu di desa yang jaraknya 296 km dari Sintang ini, lewat jalan darat, nyeberang sungai, disambung pake speed boat khusus. Mereka deklarasikan dan memang benar ada," ujarnya

"Demikian juga di bidang pendidikan, banyak sekali pemberdayaan masyarakat, dengan menggunakan dana desa, direncanakan oleh masyarakat desa, didampingi oleh pendamping desa, dan mereka bisa desain suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dari anak-anak kita," tambahnya.

Menurut Jarot, pendidikan di Sintang masih menghadapi 2 kendala utama. Pertama akses, karena SD yang ada di desa, dan desa tersebut memiliki 2-4 dusun yang jarak antar desa dengan dusun tersebut sangat jauh. Bahkan bisa dilalui hingga berjam-jam, atau melewati sungai dan jalanan berlumpur.

"Nah, sehingga kontribusi dari dana desa dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi mereka sendiri itu sangat penting, salah satu contoh terbaik itu adalah yang di Desa Benua Kencana. Itu ada rumah singgah, rumah itu diperlukan untuk memotong akses tadi," ujarnya.

"Jadi problem di Sintang, dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia itu umur harapan hidup sudah bagus, income per kapita juga sudah bagus, tapi rata-rata lama sekolah yang masih rendah. Sintang ini rata-ratanya baru 6,9 tahun," jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni menambahkan, pihaknya berencana membuat program satu desa satu sarjana. Dibantu dengan sumber dana desa, kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk menciptakan SDM unggul di setiap desa.

"Tahun 2020 kita merencanakan sebuah program satu desa satu sarjana yang dibantu dengan peranan dana desa. Caranya adalah pemerintah desa menyeleksi anak-anak yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan hingga sarjana yang dibiayai oleh dana desa. Setelah ia lulus sarjana, diharapkan ia kembali ke desa tersebut untuk membangun desanya," ujarnya

"Sehingga jika satu desa bisa melahirkan satu sarjana, ada 391 desa, berarti 4 tahun kemudian dengan dana desa, itu mampu melahirkan 391 sarjana. Kita optimis bahwa pemerintah desa akan menyambut baik program ini dalam upaya kita menciptakan Indonesia unggul," tambahnya.

Untuk mengetahui informasi lainnya dari Kemendes PDTT, klik di sini.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4700767/hampir-seluas-jabar-ini-tantangan-sintang-siapkan-generasi-emas?_ga=2.157120696.2014650232.1569818404-233749864.1568101830
Share:

Postingan Populer

Recent Posts